11/10/2013 22:06:01 WIB

Kesepakatan Perubahan Perda Pajak Reklame dan KUA PPAS TA 2013 Kota Bekasi

Kota Bekasi - Paripurna penandatanganan Keputusan bersama antara Walikota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi mengenai perubahan perda no 14 Tahun 2012 tentang pajak reklame dan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2013 serta digelar Jumat, (11/10) di Ruang Sidang DPRD Kota Bekasi.

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono, H Tumai dan H Yusuf Nasih menandatangani kedua keputusan tersebut setelah sebelumnya disampaikan laporan putusan hasil pembahasan Komisi C tentang Perubahan Perda no 14 tahun 2013 tentang pajak reklame dan badan anggaran DPRD kota Bekasi tentang KUA PPAS TA 2013 dan p.
 
Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi Hely Mulyaningsih saat membacakan hasil pembahan komisi c tentang pajak reklame mengatakan usulan pembahasan perubahan perda tersebut dari Walikota Bekasi telah disetujui DPRD dan telah dibahas beberapa waktu lalu. 
 
"Atas usulan Walikota Bekasi yang disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi, Komisi C diberi tugas untuk membahas perubahan perda no 14 tahun 2012 tentang pajak reklame", katanya. 
 
lanjutnya, Saat rapat pembahasan perubahan perda tersebut diungkapkan adanya keluhan dari para pengusaha reklame yang merasa keberatan dengan besaran tarif baru pajak reklame tahun 2012 lalu sebesar 300 persen. Dengan kenaikan itu akibatnya banyak pengusaha reklame dan advertaising yang enggan memasang iklan di Kota Bekasi.
 
"menanggapi hal itu kami juga telah melakukan serangkaian kegiatan penyesuaian tarif pajak reklame tersebut berupa uji petik, rapat dengan pihak advertising, menerima masukan dari dinas terkait dan terakhir sosialisasi setiap komisi di DPRD", ucapnya. 
 
hasil pembahasan perda tersebut diantaranya pada pasal 8. Disebutkan, untuk iklan berbentuk papan reklame atau video besarannya antara 5-11 ribu per meter per hari untuk jalan kelas tiga sampai kelas jalan khusus. kemudian untuk umbul-umbul besarannya 10-21 ribu per meter per bulan untuk kelas jalan tiga sampai kelas jalan khusus.  
 
Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan atau pemasangan papan reklame harus memperhatikan estietika kota dan tidak membahayakan masyarakat. "Sehingga kami juga mengusulkan segera dibentuk tim pengawasa khusus agar pelaksanaan sesuai ketentuan dan sesegera mungkin untuk dibuatkan perwal turunan perda perubahan", ucap anggota Komisi C tersebut di depan anggota Dewan dan Wakil Walikota Bekasi.
 
Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas nama walikota Bekasi kepada badan anggaran dan komisi C serta para anggota DPRD di tiap komisi mengenai kedua kesepakatan yang telah dihasilkan pada paripurna kali ini.  
 
"Kepada Komisi C dan Badan anggaran kami mengucapkan terima kasih yang telah menunjukkan kinerja dan produktifitasnya. selain itu melalui perubahan tarif pajak reklame yang telah ditetapkan, semoga target PAD Kota Bekasi dari pajak reklame pun bisa dicapai. dan yang akan kita kerjakan kedepan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi", ucap H AHmad Syaikhu mengakhiri sambutannya.
 
(goeng/aby/foto : goeng)

KOMENTAR

blog comments powered by Disqus